Anies Tuduh Tim Ahok Dibayari Swasta, Begini Bantahan Eks Tim BTP

Sebelumnya pada situs apbd.jakarta.go.id tertulis anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) anggarannya hanya Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar!

Tertulis anggaran honor anggota TGUPP untuk 23 orang. Satu bulan mereka digaji Rp 24.930.000 selama 13 bulan sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama. Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang. Satu ketua digaji Rp 27.900.000. Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Mengenai hal ini, Anies berkilah dengan tuduhan bahwa tim gubernur sebelumnya digaji atau dibayar oleh swasta.

“Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).

“Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur,” tuduh Anies.

Padahal TGUPP merupakan penasihat gubernur yang berada di instansi pemerintahan. Biasanya diisi oleh PNS senior non-eselon. Anggota TGUPP diisi oleh mantan kepala dinas yang dicopot jabatannya oleh Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Prastono.

Jika yang dimaksud Anies adalah staf pribadi gubernur, ini sangat berbeda dengan TGUPP. Staf biasanya diisi oleh orang-orang yang bekerja membantu gubernur, di luar dari instansi pemerintahan. Dan mereka dibiayai oleh dana operasional gubernur, seperti pengakuan Rian Ernest, mantan staf Ahok. Malah banyak juga yang tidak digaji.

Melalui akun media sosial BTP, eks tim BTP membantah tuduhan Anies tersebut dengan menuliskan:

Diposting oleh @timbtp

Karena adanya pernyataan oleh Gubernur DKI saat ini terkait gaji staf Gubernur DKI pada masa sebelumnya yang dibiayai oleh swasta, kami dengan ini menjelaskan sebagai berikut:

Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 walikota dan 1 bupati. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti: menebus ijazah, kursi roda, renovasi rumah warga, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja disekitar kantor gubernur.

Setiap ada kelebihan uang operasional pun dikembalikan ke kas daerah.

Jika memang kenyataannya TGUPP di era gubernur sebelumnya diisi oleh PNS dan anggarannya hanya Rp 2,3 miliar, dan staf gubernur dibiayai oleh dana operasional gubernur, bahkan tidak dibayar, maka tuduhan Anies ini merupakan sebuah fitnah yang tak berdasar.

Heran, jika seseorang berlatar belakang akademisi bisa berpendapat tanpa dasar fakta dan data yang sahih. Atau hanya berdasarkan desas-desus? Jadi dipertanyakan bagaimana cara orang ini bisa menjadi rektor dulunya di sebuah universitas di Jakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s