Kadin Usulkan BUMN Jangan Garap Proyek di Bawah Rp100 Miliar, Faktanya BUMN Konstruksi Tak Pernah Garap Proyek di Bawah Rp100 Miliar

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur, yaitu apabila sebesar Rp 100 miliar ke bawah tidak dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut menjadi tindak lanjut hasil Rakornas Kadin Indonesia beberapa waktu lalu, yang juga menyampaikan terkait dominasi BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur.

“Kita usulkan batasannya Rp 50 miliar tapi pemerintah merespons Rp 100 miliar, ini kan suatu respon positif,” kata Rosan di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Rosan mengatakan bahwa batasan yang ditingkatkan mencapai Rp 100 miliar ini juga membuat perusahaan swasta nasional bisa lebih banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengukapkan belum berencana untuk membuat aturan khusus terkait dengan larangan tersebut, karena larangan BUMN untuk tak menggarap proyek infrastruktur di bawah Rp 100 miliar hanya bersifat imbauan.

“Enggak (buat aturan khusus), karena itu Perpresnya (Peraturan Presiden), (yang) besar itu kan Rp 50 miliar. Jadi ini hanya imbauan kalau yang 50 miliar itu kan ada Permen-nya (Peraturan Menteri),” kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Dari data Kementerian PUPR, untuk tahun 2017 terdapat 152 paket infrastruktur yang bernilai Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Dalam 152 paket tersebut, BUMN hanya menggarap 12 paket. Sementara sebanyak 140 paket sisanya diambil swasta. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja.

“Dari sisi nilai itu 12 paket Rp 863 miliar atau 10%. Sisanya Rp 7,9 triliun itu atau 90% swasta. Itu data di Kementerian Pekerjaan Umum,” tambah Endra.

Adapun, BUMN-BUMN yang bermain di ranah tersebut ialah Wijaya karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya, dan Nindya Karya. “Jadi BUMN itu sharenya kecil, hanya Rp 863 miliar, kecil banget dibanding Swasta,” Endra menegaskan.

Sebagai tambahan informasi, bahwa sudah selama 3 tahun ini BUMN konstruksi tidak pernah mengambil proyek yang bernilai di bawah  Rp100 miliar. Dan semua proyek yang dikerjakan BUMN, 70-80% pemasok/vendornya berasal dari lokal seperti supply batu pasir, tenaga kerja, dst. tentunya swasta.

Sumber:

https://finance.detik.com/infrastruktur/3701959/bumn-tak-boleh-garap-proyek-infrastruktur-rp-100-m-ke-bawah

https://ivoox.id/berita-utama/dominasi-bumn-menggarap-proyek-infrastruktur-dipertanyakan-begini-penjelasannya/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s